Seperti dilansir dari Detikcom, Senin (8/2/2021), penggunaan kode pos sendiri untuk Palestina ini akan mempermudah pengiriman paket ke kawasan pendudukan, tapi di sisi lain juga menjadi bentuk penegasan kedaulatan Palestina.

Surat dan paket internasional yang dikirim ke dan dari wilayah Tepi Barat saat ini harus melalui Yordania atau Israel. Dalam kedua kasus, surat dan paket yang ditujukan ke Tepi Barat harus mendapatkan izin oleh Israel, yang menguasai masuknya barang dan bea cukai ke wilayah pendudukan.

Namun pada Minggu (7/2) waktu setempat, Otoritas Palestina (PA) mengumumkan pihaknya telah meminta Serikat Pos Universal untuk memberi tahu negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku.

Menurut PA, proyek kode pos itu akan membantu membangun sistem alamat Palestina yang akan memfasilitasi surat warga Palestina, dan akan menjadi komponen penting dari infrastruktur yang akan memampukan sektor publik dan privat untuk menyediakan layanan dengan cara yang bergantung pada lokasi geografis.

"Mulai April, kirim pos yang tidak mencantumkan kode pos Palestina tidak akan diproses," cetus Menteri Komunikasi Palestina, Ishaq Sidr, kepada wartawan di Ramallah -- kantor Otoritas Palestina di Tepi Barat. "Ini adalah persoalan menegaskan hak-hak Palestina," tegasnya.

Sidr menyebut bahwa kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, penyortiran pos, layanan logistik dan layanan darurat serta ambulans.

Tidak hanya itu, menurut Sidr, kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri. Disebutkan Sidr bahwa 6 ton paket tertahan di Yordania sejak tahun 2018. Dia juga menuduh Israel menghalangi pengiriman ke wilayah Palestina.

Kepala hubungan internasional pada Pos Palestina, Imad al-Tumayzi, menuturkan kepada AFP bahwa menggunakan kode pos 'akan mencegah Israel menyita barang-barang kiriman pos yang datang ke Palestina, dan akan membantu membuat layanan lebih efisien'.